Hadiri Diskusi Bappeda, Ketum HMI Tanjab Barat Pertanyakan: Jika Data Tidak di Website Pemda, Publik Harus Cari ke Mana?

TANJUNG JABUNG BARAT – Ketua Umum HMI Cabang Tanjung Jabung Barat, M. Rafi, menghadiri undangan diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait perencanaan pembangunan daerah, pada Jumat (13/3/2026).

Dalam forum tersebut, M. Rafi menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk nyata dari praktik demokrasi dalam proses pembangunan daerah.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat seharusnya tidak hanya terjadi pada tahap akhir, tetapi dimulai sejak proses perencanaan.Ia menjelaskan bahwa tahapan perencanaan pembangunan daerah dimulai dari proses musyawarah perencanaan, penyusunan RKPD, pembahasan KUA-PPAS, penyusunan RKA-SKPD, hingga pembahasan RAPBD dalam rapat paripurna sebelum akhirnya disahkan menjadi APBD murni.Namun demikian, ia menilai bahwa partisipasi masyarakat tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya transparansi dari pemerintah daerah.

“Partisipasi itu tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan transparansi. Masyarakat perlu mengetahui data apa saja yang masuk dalam proses perencanaan, serta program apa saja yang akhirnya disahkan,” ujarnya dalam forum diskusi tersebut.

M. Rafi juga mempertanyakan jaminan akses informasi bagi masyarakat terkait dokumen dan data perencanaan pembangunan daerah. Ia menilai hingga saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagi publik untuk memperoleh informasi tersebut.

“Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin dan memastikan masyarakat dapat mengakses data atau informasi yang kami butuhkan? Selain melalui website resmi pemerintah daerah, ke mana lagi kami harus mendapatkan data tersebut?” tegasnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan terhadap website resmi Pemda Tanjung Jabung Barat agar dapat menjadi sarana transparansi informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.Menurutnya, saat ini masih banyak data yang belum tersedia secara terbuka di website pemerintah daerah, termasuk informasi terkait rencana program dan rincian anggaran yang telah disahkan dalam APBD murni.

Ia berharap ke depan pemerintah daerah dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik sehingga partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan benar-benar dapat berjalan secara maksimal.