“Pelayanan Publik Bukan Sekadar Formalitas: Evaluasi Menyeluruh Demi Konektivitas Berkah Madani”

Oleh: Ketua Umum HMI Tanjab Barat (M.Rafi)

Kasus penyalahgunaan mobil titipan yang terjadi di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal beberapa waktu lalu, hingga kini belum terlihat adanya langkah evaluatif dan tindakan nyata dari pihak pemerintah kabupaten.

Padahal, kejadian tersebut sempat viral dan menjadi perhatian publik karena mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan pelabuhan yang seharusnya menjadi simpul pelayanan publik yang profesional.

Pelabuhan Roro Kuala Tungkal bukanlah pelabuhan kecil tanpa peran strategis. Ia adalah penghubung penting antara Kuala Tungkal, Provinsi Jambi, dengan wilayah Kepulauan Riau, seperti Batam. Artinya, pelabuhan ini tidak hanya melayani masyarakat lokal, tapi juga menjadi jalur utama pergerakan logistik, ekonomi, dan mobilitas antar daerah.

Namun sayangnya, pengelolaannya justru terkesan amburadul dan minim pengawasan.Lebih parahnya lagi, hingga kini belum ada tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti menggunakan kendaraan titipan warga untuk kepentingan pribadi.

Kejadian ini tidak hanya melanggar etika pelayanan publik, tapi juga menunjukkan betapa lemahnya manajemen pengawasan internal di tubuh instansi terkait.

Pemerintah kabupaten harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pelabuhan, terutama dalam aspek keamanan, pelayanan, dan pengaturan lalu lintas kendaraan.Selain kasus mobil titipan, masalah lain yang juga harus segera ditangani adalah carut-marutnya sistem antrian kendaraan.

Banyak pengendara mengeluhkan ketidakjelasan prosedur, hingga menyebabkan kendaraan terlantar dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Ini tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi.Pemerintah kabupaten tidak cukup hanya menjadi penonton. Harus ada sikap proaktif, transparan, dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran dan ketidakteraturan yang terjadi.

Jangan sampai pelabuhan yang seharusnya menjadi simbol konektivitas dan kemajuan daerah, justru berubah menjadi potret kelalaian dan lemahnya tata kelola pemerintahan.

Sudah waktunya pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan keseriusan dalam membenahi pelabuhan Roro Kuala Tungkal.

Evaluasi manajemen secara menyeluruh dan penindakan terhadap oknum pelanggar adalah langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jika tidak, maka jangan salahkan publik apabila mulai meragukan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik di daerah ini.