PELABUHAN RO-RO KUALA TUNGKAL, DAERAH DAPAT APA?

Oleh: M. Rafi (Ketua Umum HMI Tanjab Barat)

Pelabuhan Ro-Ro Kuala Tungkal merupakan salah satu aset strategis Tanjung Jabung Barat. Pelabuhan ini menjadi jalur penting menuju Batam dan Dabo Singkep serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun ada satu pertanyaan sederhana:

Dari aktivitas Pelabuhan Ro-Ro ini, sebenarnya apa yang didapat oleh Tanjung Jabung Barat?Perlu diluruskan, tidak semua uang dari tiket penyeberangan otomatis menjadi PAD.

Tiket merupakan bagian dari jasa penyeberangan yang dikelola sesuai mekanisme operator.

Tetapi pertanyaan berikutnya:Kalau tiket bukan PAD, apakah Pemkab mendapatkan penerimaan dari pemanfaatan aset daerah tersebut?

Apakah ada kerja sama resmi antara Pemkab dengan ASDP?

Apakah bentuknya sewa, bagi hasil, kerja sama operasi atau bentuk lainnya?Dan berapa rupiah yang masuk ke kas daerah setiap tahunnya?

Pertanyaan ini penting, apalagi Pemkab sedang berupaya meningkatkan PAD di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.

Menariknya, Ro-Ro sebenarnya pernah memberikan PAD. Pada 2024, penerimaan retribusi dari pelabuhan dilaporkan lebih dari Rp600 juta. Namun retribusi penumpang dan kendaraan kemudian dihentikan setelah adanya rekomendasi BPK karena persoalan kesesuaian dengan Perda.

Lalu muncul pertanyaan:Berapa potensi PAD yang hilang?

Apa langkah Pemkab untuk memperbaiki regulasinya?

Dan yang tidak kalah penting adalah persoalan pelayanan.Antrean kendaraan masih menjadi persoalan.

Pemkab sendiri pernah menyebut salah satu kendalanya adalah hanya ada satu tambatan kapal, sehingga antrean dapat berlangsung lama.

Tiket online juga sudah didorong sebagai solusi.Tetapi:Apakah sistem tiket online sudah berjalan maksimal?

Mengapa persoalan antrean masih terjadi?

Apakah seluruh transaksi tiket sudah tercatat secara digital dan transparan?

Jangan sampai kita hanya berbicara soal siapa yang mendapatkan uang dari tiket, tetapi lupa menghitung nilai ekonomi keseluruhan pelabuhan.Ada pedagang, transportasi, ekspedisi, UMKM, tenaga kerja dan aktivitas ekonomi lainnya.

Maka Pemkab seharusnya bisa menjawab secara terbuka:Berapa nilai aset Ro-Ro?

Bagaimana kerja sama dengan ASDP?Berapa penerimaan daerah dari pemanfaatan aset tersebut?Berapa kontribusinya terhadap PAD?

Dan apa rencana Pemkab untuk mengatasi antrean serta meningkatkan pelayanan?

Kita tidak sedang mempersoalkan keberadaan ASDP.

ASDP memiliki peran penting dalam pelayanan penyeberangan.Yang dipertanyakan adalah transparansi dan manfaatnya bagi daerah.Sebab aset daerah tidak cukup hanya dimiliki.Aset harus dikelola, menghasilkan manfaat, dan manfaat tersebut harus dapat dirasakan serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Jadi pertanyaan sederhananya:Pelabuhan Ro-Ro Kuala Tungkal adalah aset daerah, aktivitas ekonominya terus berjalan, masyarakat terus menggunakan dan membayar jasa penyeberangan.

Lalu, sebenarnya berapa manfaat ekonomi yang kembali kepada Tanjung Jabung Barat?

Mungkin sudah waktunya Pemkab membuka datanya kepada publik.